PERMENKUM Nomor 25 Tahun 2025

(1) Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses CV diajukan
oleh:
a. sekutu komplementer, sekutu komanditer atau
gabungan sekutu komanditer yang terakhir terdaftar
dalam Sistem Administrasi Badan Usaha atau kuasa
sekutu;
b. kementerian atau lembaga terkait dan/atau aparat
penegak hukum yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan; atau
c. kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan
niaga, dalam hal CV dinyatakan pailit, dengan
melampirkan:
1. putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan
2. penunjukan kurator oleh majelis hakim atau
penetapan pengadilan niaga jika terjadi penggantian
kurator.
(2) Dalam mengajukan permohonan Pembukaan Pemblokiran
Akses CV, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, harus melampirkan:
a. surat permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses yang
ditujukan kepada Direktur Jenderal ;
b. salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta Notaris
yang telah dilegalisasi oleh Notaris;
c. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
d. surat kuasa dari pemohon jika permohonan dilakukan
oleh kuasa; dan
e. dokumen:
1. surat pernyataan/kesepakatan perdamaian yang
ditandatangani oleh seluruh sekutu atau akta
perdamaian;
2. penetapan pencabutan perkara; atau
3. putusan atau penetapan pengadilan atau
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang
mengabulkan permohonan Pembukaan Pemblokiran
Akses.
Bagian Kelima
Persetujuan dan Penolakan Permohonan Pembukaan
Pemblokiran Akses