PERMENKUM Nomor 25 Tahun 2025

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Persekutuan Perdata adalah persekutuan yang
menjalankan profesi secara terus menerus dan setiap
sekutunya bertindak atas nama sendiri serta bertanggung
jawab sendiri terhadap pihak ketiga.
2. Persekutuan Firma yang selanjutnya disebut Firma adalah
persekutuan yang menjalankan usaha secara terus
menerus dan setiap sekutunya berhak bertindak atas
nama persekutuan.
3. Persekutuan Komanditer ( Commanditaire Vennotschaap )
yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang
didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan
satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan
usaha secara terus menerus.
4. Sekutu Komplementer adalah sekutu yang berhak
bertindak untuk dan atas nama CV, serta bertanggung
jawab terhadap pihak ketiga secara tanggung renteng
sampai harta kekayaan pribadi.
5. Sistem Administrasi Badan Usaha adalah sistem
pelayanan jasa teknologi informasi badan usaha secara
elektronik yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum.
6. Formulir Isian Pendaftaran yang selanjutnya disebut
Formulir Pendaftaran adalah formulir isian untuk
permohonan pendaftaran pendirian, perubahan atau
pembubaran Persekutuan Perdata, Firma, dan CV.
7. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat
SKT adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Menteri atas
pendaftaran Persekutuan Perdata, Firma, dan CV.
8. Pemblokiran Akses adalah tindakan menutup akses
Persekutuan Perdata, Firma, dan CV dalam Sistem
Administrasi Badan Usaha.
9. Pembukaan Pemblokiran Akses adalah tindakan membuka
kembali akses Persekutuan Perdata, Firma, dan CV dalam
Sistem Administrasi Badan Usaha yang sebelumnya
dilakukan pemblokiran.
10. Data adalah data Persekutuan Perdata, Firma, dan CV
yang terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.
11. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk
membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam undang - undang di bidang
kenotariatan atau berdasarkan undang - undang lainnya.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Administrasi
Hukum Umum.