MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENKUM

PERMENKUM Nomor 25 Tahun 2025

Tentang

Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Sedang dibacaPasal 18Pasal 18 dari 38
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
25Nomor
2025Tahun Terbit
38Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 18 dari 38
47%
TEKS RESMI

Pasal 18

(1) Permohonan Pemblokiran Akses Persekutuan Perdata
diajukan oleh:
a. sekutu persekutuan perdata yang terdaftar dalam
Sistem Administrasi Badan Usaha atau kuasa sekutu;
b. kementerian, lembaga terkait, dan/atau aparat
penegak hukum yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan; atau
c. kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan
niaga, dalam hal Persekutuan Perdata dinyatakan
pailit, dengan melampirkan dokumen:
1. putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan
2. penunjukan kurator oleh majelis hakim atau
penetapan pengadilan niaga jika terjadi
penggantian kurator.
(2) Dalam mengajukan permohonan Pemblokiran Akses
Persekutuan Perdata, pemohon sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, harus melampirkan:
a. surat permohonan Pemblokiran Akses yang ditujukan
kepada Direktur Jenderal ;
b. salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta Notaris
yang telah dilegalisasi oleh Notaris;
c. putusan atau penetapan pengadilan yang
mengabulkan untuk dilakukan Pemblokiran Akses;
d. surat kuasa dari pemohon jika permohonan dilakukan
oleh kuasa; dan
e. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak.
Bagian Ketiga
Pemblokiran Akses Persekutuan Firma

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
PersDisebut dalam Pasal 18

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 Persekutuan PerdataDisebut dalam Pasal 18

Persekutuan Perdata adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

 AktaDisebut dalam Pasal 18

dokumen tertulis yang dibuat untuk mencatat atau membuktikan suatu perbuatan, pernyataan, perjanjian, atau peristiwa hukum sesuai fungsi dan…

 Akta NotarisDisebut dalam Pasal 18

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang…

 Badan UsahaDisebut dalam Pasal 18

Badan Usaha adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

 Bukti PembayaranDisebut dalam Pasal 18

Bukti Pembayaran adalah dokumen atau informasi yang menunjukkan bahwa pembayaran telah dilakukan. Uraian ini merupakan penjelasan editorial untuk…

 DirekturDisebut dalam Pasal 18

Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

 HakimDisebut dalam Pasal 18

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta hakim pada pengadilan tertentu sesuai pengertian…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045