MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENKUM

PERMENKUM Nomor 25 Tahun 2025

Tentang

Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Sedang dibacaPasal 28Pasal 28 dari 38
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
25Nomor
2025Tahun Terbit
38Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 28 dari 38
74%
TEKS RESMI

Pasal 28

(1) Permohonan perbaikan Data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (1) meliputi:
a. perbaikan Data pendaftaran pendirian;
b. perbaikan Data pendaftaran perubahan anggaran
dasar;
c. perbaikan Data pendaftaran pembubaran; dan
d. perbaikan Data pencatatan.
(2) Perbaikan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap Data:
a. nama Persekutuan Perdata, Firma, atau CV;
b. nomor pokok wajib pajak;
c. tempat kedudukan dan/atau alamat;
d. jangka waktu;
e. kegiatan usaha;
f. sekutu;
g. pengurus;
h. nomor akta;
i. tanggal akta; dan/atau
j. nama pembuat akta Notaris yang dicatatkan terhadap
perbaikan Data pencatatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d.
(3) Permohonan perbaikan Data sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diajukan dengan mengunggah dokumen berupa:
a. surat permohonan perbaikan Data;
b. surat pernyataan bermeterai cukup dari Notaris yang
menyatakan bahwa bertanggung jawab sepenuhnya
atas pengajuan permohonan perbaikan Data;
c. salinan akta pendirian, akta perubahan anggaran
dasar, akta pembubaran, atau akta pencatatan
Persekutuan Perdata, Firma, atau CV yang telah
dilegalisasi oleh Notaris;
d. salinan SKT yang akan diperbaiki; dan
e. bukti pendukung terkait lainnya.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
PersDisebut dalam Pasal 28

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 Persekutuan PerdataDisebut dalam Pasal 28

Persekutuan Perdata adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

 AktaDisebut dalam Pasal 28

dokumen tertulis yang dibuat untuk mencatat atau membuktikan suatu perbuatan, pernyataan, perjanjian, atau peristiwa hukum sesuai fungsi dan…

 Akta NotarisDisebut dalam Pasal 28

Akta Notaris adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang…

 Akta Perubahan Anggaran DasarDisebut dalam Pasal 28

Akta Perubahan Anggaran Dasar adalah istilah dalam praktik kenotariatan yang berkaitan dengan pembuatan, pembacaan, penandatanganan, penyimpanan, salinan, penghadap,…

 Anggaran DasarDisebut dalam Pasal 28

Anggaran Dasar adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

 GuruDisebut dalam Pasal 28

Guru adalah istilah dalam hukum profesi guru dan dosen yang digunakan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan profesi,…

 IkanDisebut dalam Pasal 28

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045