☰Daftar Isi Regulasi38 Pasal

PORTAL REGULASIPERMENKUM

PERMENKUM Nomor 25 Tahun 2025

Tentang

Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Sedang dibacaPasal 21Pasal 21 dari 38

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan

Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan

Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.

Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.

→

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

25Nomor

2025Tahun Terbit

38Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah Berlaku Metadata Status & Riwayat Sumber Resmi

Cari hanya dalam regulasi ini.

POSISI BACAPasal 21 dari 38

55%

TEKS RESMI

Pasal 21

(1) Direktur Jenderal dapat menyetujui atau menolak
permohonan Pemblokiran Akses.
(2) Dalam proses memberikan persetujuan atau penolakan
permohonan Pemblokiran Akses, Direktur Jenderal dapat
melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terkait
untuk melakukan klarifikasi sebagai bahan
pertimbangan.
(3) Persetujuan atau penolakan Pemblokiran Akses
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan
secara tertulis kepada pemohon.
BAB VI
PEMBUKAAN PEMBLOKIRAN AKSES PERSEKUTUAN
PERDATA, PERSEKUTUAN FIRMA, DAN PERSEKUTUAN
KOMANDITER
Bagian Kesatu
Umum

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

PersDisebut dalam Pasal 21

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

Persekutuan PerdataDisebut dalam Pasal 21

Persekutuan Perdata adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang…

DirekturDisebut dalam Pasal 21

Direktur adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks badan usaha, tata kelola perusahaan, atau kepailitan. Makna, ruang lingkup,…

IkanDisebut dalam Pasal 21

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

Para PihakDisebut dalam Pasal 21

Para Pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, yang terkait dalam hubungan atau sengketa…

PemohonDisebut dalam Pasal 21

Pemohon adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks proses beracara dalam perkara perdata. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan,…

PermohonanDisebut dalam Pasal 21

pengajuan kepada pengadilan untuk memperoleh penetapan atau keputusan dalam perkara yang bersifat voluntair atau menurut undang-undang diajukan melalui…

PersetujuanDisebut dalam Pasal 21

Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahProdeo dalam Perkara PerdataPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMEN P2MI/BP2MI Nomor 25 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal 109Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 4 preview

PutusanPutusan PN Binjai Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Bnj — PerdataPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelKasat Binmas Sonahami Lase Bawakan Firman Tuhan Bagi Komunitas Jadula NiselPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium