PERMENKUM Nomor 25 Tahun 2025

(1) Permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses Firma
diajukan oleh:
a. Sekutu firma yang terdaftar dalam Sistem
Administrasi Badan Usaha atau kuasa sekutu;
b. kementerian atau lembaga terkait dan/atau aparat
penegak hukum yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan; atau
c. kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan
niaga, dalam hal Firma dinyatakan pailit, dengan
melampirkan:
1. putusan pailit oleh pengadilan niaga; dan
2. penunjukan kurator oleh majelis hakim atau
penetapan pengadilan niaga jika terjadi
penggantian kurator.
(2) Dalam mengajukan permohonan Pembukaan
Pemblokiran Akses Firma, pemohon sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus melampirkan:
a. surat permohonan Pembukaan Pemblokiran Akses
yang ditujukan kepada Direktur Jenderal ;
b. salinan akta Notaris atau fotokopi salinan akta Notaris
yang telah dilegalisasi oleh Notaris;
c. bukti pembayaran penerimaan negara bukan pajak;
d. surat kuasa da ri pemohon jika permohonan dilakukan
oleh kuasa; dan
e. dokumen:
1. surat pernyataan/kesepakatan perdamaian yang
ditandatangani oleh seluruh sekutu atau akta
perdamaian;
2. penetapan pencabutan perkara; atau
3. putusan atau penetapan pengadilan atau
penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang
mengabulkan permohonan Pembukaan
Pemblokiran Akses.
Bagian Keempat
Pembukaan Pemblokiran Akses Persekutuan Komanditer