PERMENLU Nomor 4 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
553, Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia
menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan
hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup
pelayanan dan pelindungan warga negara Indonesia di luar
negeri yang meliputi penyelesaian kasus, penanganan
kedaruratan, penguatan tata kelo la, pengembangan
diplomasi pelindungan, pengembangan dan pengelolaan
sistem dan teknologi informasi, serta pelayanan publik;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan
hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup
pelayanan dan pelindungan warga negara Indonesia di luar
negeri yang meliputi penyelesaian kasus, penanganan
kedaruratan, penguatan tata kelola, peng embangan
diplomasi pelindungan, pengembangan dan pengelolaan
sistem dan teknologi informasi, serta pelayanan publik;
c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian
kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri
dan politik luar negeri dalam lingkup pelindungan warga
negara Indonesia di luar negeri yang meliputi penyelesaian
kasus, penanganan kedaruratan , penguatan tata kelola,
pengembangan diplomasi pelindungan, pengembangan dan
pengelolaan sistem dan teknologi informasi, serta pelayanan
publik;
- 148 -
d. pemberian panduan substantif dan fasilitasi kebijakan di
bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik
luar negeri dalam lingkup pelayanan dan pelindungan warga
negara Indonesia di luar negeri yang meliputi penyelesaian
kasus, penanganan kedarura tan, penguatan tata kelola,
pengembangan diplomasi pelindungan, pengembangan dan
pengelolaan sistem dan teknologi informasi, serta pelayanan
publik;
e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri
dan politik luar negeri dalam lingkup pelayanan dan
pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri yang
meliputi penyelesaian kasus, penang anan kedaruratan,
penguatan tata kelola, pengembangan diplomasi
pelindungan, pengembangan dan pengelolaan sistem dan
teknologi informasi, serta pelayanan publik; dan
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Direktorat.