PERMENLU Nomor 4 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
568, Subdirektorat Sistem dan Teknologi Informasi dan
Pelayanan Publik menyelenggarakan fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar
negeri dalam lingkup pelayanan dan pelindungan Warga
Negara Indonesia di luar negeri yang meliputi
penyelenggaraan dan pengelolaan sistem dan teknologi
info rmasi dan pelayanan publik, antara lain melalui
pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan kerja sama
pemanfaatan dan interoperabilitas;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar
negeri dalam lingkup pelayanan kekonsuleran dan
pelindungan warga negara Indonesia di luar negeri yang
meliputi penyelenggaraan dan pengelolaan sistem dan
tekno logi informasi dan pelayanan publik, antara lain
melalui pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan
kerja sama pemanfaatan dan interoperabilitas;
c. penyiapan pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan
pengendalian di bidang penyelenggaraan hubungan luar
negeri dan politik luar negeri dalam lingkup pelayanan
kekonsuleran dan pelindungan warga negara Indonesia di
luar negeri yang meliputi penyelenggaraan dan pengelolaan
sistem dan teknologi informasi dan pelayanan publik, antara
lain melalui pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan
kerja sama pemanfaatan dan interoperabilitas;
d. penyiapan pelaksanaan pemberian panduan substantif dan
fasilitasi kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan
luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup pelayanan
kekonsuleran dan pelindungan warga negara Indonesia di
luar negeri yang meliputi peny elenggaraan dan pengelolaan
sistem dan teknologi informasi dan pelayanan publik, antara
lain melalui pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan
kerja sama pemanfaatan dan interoperabilitas; dan
e. penyiapan pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan
pelaporan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan
luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup pelayanan
kekonsuleran dan pelindungan warga negara Indonesia di
luar negeri yang meliputi pe nyelenggaraan dan pengelolaan
sistem dan teknologi informasi dan pelayanan publik, antara
lain melalui pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, dan
kerja sama pemanfaatan dan interoperabilitas.