PERMENPERIN Nomor 2 Tahun 2025

Dalam hal terdapat Kerja Sama Merek ata u Maklun,
tanggung jawab terhadap jaminan mutu Gula Kristal
Rafinasi sesuai dengan ketentuan SNI untuk Gula Kristal
Rafinasi dilakukan dengan ketentuan:
a. terhadap Gula Kristal Rafinasi hasil produksi
Perusahaan Industr i yang berada di pabrik, tanggung
jawab berada pada Perusahaan Industri penerima Kerja
Sama Merek atau Maklun;
b. terhadap Gula Kristal Rafinasi hasil produksi Produsen
di Luar Negeri yang terdapat di dalam gudang dan/atau
tempat yang dikuasai oleh Perwakilan Resmi, tanggung
jawab berada pada Perw akilan Resmi yang
mewakili Produsen di Luar Negeri sebagai penerima
Kerja Sama Merek atau Maklun; atau
c. terhadap Gula Kristal Rafinasi yang telah beredar di
luar lokasi pabrik milik Perusahaan Industri
sebagaimana dima ksud pada huruf a atau di luar
gudang d an/atau tempat yang dikuasai oleh Perwakilan
Resmi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tanggung
jawab berada pada:
1. Perusahaan Industri pemberi Kerja Sama Merek
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2)
huruf a;
2. Perwakilan Resmi dari Produsen di Luar Nege ri
pemberi Kerja Sama Merek sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b;
3. Pelaku Usaha pemberi Maklun sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c; atau
4. Perwakilan Perusahaan dari pelaku usaha di l uar
negeri pemberi Maklun sebagaimana dimak sud
dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d.
BAB V
KETENTUAN LAIN - LAIN
Pasal 4 9
(1) Gula Kristal Rafinasi yang diproduksi oleh Produsen di
Luar Negeri harus dimasukkan ke dalam gudang yang
dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c sebelum diedarkan atau
dipindahtangankan kepemilikannya.
(2) Pemasukan Gula Kristal Rafinasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan verifikasi
atau penelusuran teknis.
(3) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan
kesesuaian alamat pengiriman yang tercantum dalam
dokumen impo rtasi dengan alamat gudang yang
dikuasai oleh Perwakilan Resmi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1).
- 34 -
(4) Verifikasi atau penelusuran teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat (3 ) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan