MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMENPERIN

PERMENPERIN Nomor 2 Tahun 2025

Tentang

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Gula Kristal Rafinasi secara Wajib

Sedang dibacaPasal 6Pasal 6 dari 39
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
2Nomor
2025Tahun Terbit
39Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 6 dari 39
15%
TEKS RESMI

Pasal 6

(1) Pemenuhan terhadap pemberlakuan SNI untuk Gula
Kristal Rafinasi secara wajib sebagaimana dimaksud
- 7 -
dalam Pasal 2 dilakukan melalui kegiatan penilaian
kesesuaian dengan sistem s ertifikasi tipe 5 (lima) .
(2) Kegiatan penilaian kesesuaian dengan sistem sertifikasi
tipe 5 (lima) sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1)
dilakukan melalui:
a. a udit proses produksi dan audit penerapan sistem
manajemen mutu sesuai d e ngan ISO 9001:2015
atau sistem ma najemen keamanan pangan; dan
b. pengujian kesesuaian mutu sesuai dengan
ketentuan SNI sebagaimana dimaksud dalam pasal
2 ayat (1) .
(3) Sistem manajemen keamanan pangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa:
a. SNI ISO 22000:2018; atau
b. sistem manajemen k eamanan pangan lainnya yang
ditetapkan oleh organisasi pengembangan standar
internasional .
(4) Hasil kegiatan penilaian kesesua ian sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam bentuk
Sertifikat SNI.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
Keamanan PanganDisebut dalam Pasal 6

Keamanan Pangan adalah istilah dalam hukum pangan yang menjelaskan ketersediaan, produksi, cadangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, mutu, gizi,…

 PanganDisebut dalam Pasal 6

Pangan adalah istilah dalam hukum pangan yang menjelaskan ketersediaan, produksi, cadangan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi, keamanan, mutu, gizi, pangan…

 PengembangDisebut dalam Pasal 6

Pengembang adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks perumahan, rumah susun, pembangunan, atau jasa konstruksi. Makna, ruang lingkup,…

 Pengujian KesesuaianDisebut dalam Pasal 6

Pengujian Kesesuaian adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…

 Penilaian KesesuaianDisebut dalam Pasal 6

Penilaian Kesesuaian adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…

 Standar InternasionalDisebut dalam Pasal 6

Standar Internasional adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045