PMK Nomor 27 Tahun 2026

(1) Pelaksanaan koordinasi RKA Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dimulai pada bu lan Januari tahun sebelum tahun yang direncanakan. (2) Dalam rangka pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Komisioner menyampaikan kepada Menteri berupa: a. gambaran umum rencana kerja, kebutuhan anggaran, dan sumber dana untuk tahun yang direncanakan; dan b. gambaran umum rencana kerja, prakiraan kebutuhan anggaran, dan prakiraan sumber dana, untuk 3 (tiga) tahun ke depan dari tahun yang direncanakan. (3) Selain menyampaikan gambaran umum rencana kerja, kebutuhan anggaran, dan sumber d ana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Otoritas Jasa Keuangan juga menyampaikan data rencana anggaran dan realisasi anggaran Otoritas Jasa Keuangan untuk 3 (tiga) tahun ke belakang dari tahun yang direncanakan. (4) Penyampaian gambaran umum rencana kerja, ke butuhan anggaran, dan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data rencana anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan. (5) Direktorat Jenderal S tabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan melakukan penilaian atas gambaran umum rencana kerja, kebutuhan anggaran, dan sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan data rencana anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (6) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memperhatikan tujuan koordinasi Dewan Komisioner dengan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (7) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud p ada ayat (5), Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dapat berkoordinasi dengan unit terkait di Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. (8) Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan menyampaikan hasil penil aian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Menteri.
- 6 -