PMK Nomor 27 Tahun 2026

(1) Dalam hal diperlukan, Otoritas Jasa Keuangan dapat mengajukan R upiah Murni untuk selain pengembangan setelah memperoleh persetujuan Menteri. (2) Pengajuan Rupiah Murni untuk selain pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diajukan jika pada tahun berjalan, Pungutan dan penerimaan lainnya Otoritas Jasa K euangan tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan operasional Otoritas Jasa Keuangan akibat penurunan
- 9 - kinerja sektor keuangan yang menyebabkan industri mengalami kesulitan keuangan sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar Pungutan. (3) Kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan selain pengadaan aset yang mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan. (4) Pengajuan kebutuhan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk selain pengembangan kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan: a. dokumen pendukung mengenai penyebab dan dampak kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2); b. dokumen pendukung mengenai urgensi kebutuhan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk selain p engembangan; dan c. dokumen pendukung yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan . (5) Dalam hal pengajuan Rupiah Murni untuk selain pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperoleh persetujuan Menteri, proses persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas pengajuan kebutuhan anggaran yang bersumber dari Rupiah Murni untuk selain pengembangan dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. (6) Proses penganggaran atas pengajuan kebutuhan anggaran yang bers umber dari Rupiah Murni untuk selain pengembangan setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai tambahan anggaran pada tahun berjalan.