UU No. 13 Tahun 2003

Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan :

1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja

pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.

2. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna

menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan

sendiri maupun untuk masyarakat.

3. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah

atau imbalan dalam bentuk lain.

4. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau

badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar

upah atau imbalan dalam bentuk lain.

5. Pengusaha adalah :

a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan

suatu perusahaan milik sendiri;

b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara

berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di

Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

6. Perusahaan adalah :

a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik

swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh

dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus

dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan

dalam bentuk lain.

7. Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana

ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam

penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan

ketenagakerjaan yang berkesinambungan.

8. Informasi ketenagakerjaan adalah gabungan, rangkaian, dan analisis data

yang berbentuk angka yang telah diolah, naskah dan dokumen yang

mempunyai arti, nilai dan makna tertentu mengenai ketenagakerjaan.

9. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh,

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas,

disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian

tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.

10. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup

aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan

standar yang ditetapkan.

11. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang

diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan

dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan

instruktur atau pekerja/buruh yang lebih berpengalaman, dalam proses

produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai

keterampilan atau keahlian tertentu.

12. Pelayanan …

12. Pelayanan penempatan tenaga kerja adalah kegiatan untuk

mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja

dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan

kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang

sesuai dengan kebutuhannya.

13. Tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan

maksud bekerja di wilayah Indonesia.

14. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha

atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban

para pihak.

15. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh

berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan

perintah.

16. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara

para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari

unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada

nilai nilai Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

17. Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh,

dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan,

yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab

guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan

pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan

keluarganya.

18. Lembaga kerja sama bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi

mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu

perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/

serikat buruh yang sudah tercatat instansi yang bertanggung jawab di

bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.

19. Lembaga kerja sama tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi dan

musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari

unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.

20. Peraturan …

20. Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh

pengusaha yang memuat syarat syarat kerja dan tata tertib perusahaan.

21. Perjanjian kerja bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil

perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat

pekerja/serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab

di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha

atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat syarat kerja, hak dan

kewajiban kedua belah pihak.

22. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang

mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha

dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya

perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, dan perselisihan

pemutusan hubungan kerja serta perselisihan antar serikat pekerja/serikat

buruh hanya dalam satu perusahaan.

23. Mogok kerja adalah tindakan pekerja/buruh yang direncanakan dan

dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau oleh serikat pekerja/serikat

buruh untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan.

24. Penutupan perusahaan (lock out) adalah tindakan pengusaha untuk

menolak pekerja/buruh seluruhnya atau sebagian untuk menjalankan

pekerjaan.

25. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena

suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban

antara pekerja/buruh dan pengusaha.

26. Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun.

27. Siang hari adalah waktu antara pukul 06.00 sampai dengan pukul 18.00.

28. 1 (satu) hari adalah waktu selama 24 (dua puluh empat) jam.

29. Seminggu adalah waktu selama 7 (tujuh) hari.

30. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam

bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada

pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian

kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk

tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan

dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.

31. Kesejahteraan ...

31. Kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau

keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di

luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat

mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan

sehat.

32. Pengawasan ketenagakerjaan adalah kegiatan mengawasi dan menegakkan

pelaksanaan peraturan perundang undangan di bidang ketenagakerjaan.

33. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang

ketenagakerjaan.