UU No. 13 Tahun 2003

(1) Pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dan instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenaga-kerjaan yang menerima secara

langsung surat pemberitahuan penutupan perusahaan (lock out)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 harus memberikan tanda bukti

penerimaan dengan mencantumkan hari, tanggal, dan jam penerimaan.

(2) Sebelum dan selama penutupan perusahaan (lock out) berlangsung,

instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan berwenang

langsung menyelesaikan masalah yang menyebabkan timbulnya penutupan

perusahaan (lock out) dengan mempertemukan dan merundingkannya

dengan para pihak yang berselisih.

(3) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)

menghasilkan kesepakatan, maka harus dibuat perjanjian bersama yang

ditandatangani oleh para pihak dan pegawai dari instansi yang bertanggung

jawab di bidang ketenagakerjaan sebagai saksi.

(4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak

menghasilkan kesepakatan, maka pegawai dari instansi yang bertanggung

jawab di bidang ketenagakerjaan segera menyerahkan masalah yang

menyebabkan terjadinya penutupan perusahaan (lock out) kepada lembaga

penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

(5) Apabila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (4), maka atas dasar perundingan antara pengusaha

dan serikat pekerja/serikat buruh, penutupan perusahaan (lock out) dapat

diteruskan atau dihentikan untuk sementara atau dihentikan sama sekali.

(6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (1) dan ayat

(2) tidak diperlukan apabila :

a. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar prosedur

mogok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140;

b. pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh melanggar ketentuan

normatif yang ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan,

perjanjian kerja bersama, atau peraturan perundang-undangan yang

berlaku.