UU No. 13 Tahun 2003

(1) Sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum mogok

kerja dilaksanakan, pekerja/buruh dan serikat pekerja/serikat buruh wajib

memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang

bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sekurang-kurangnya

memuat :

a. waktu (hari, tanggal, dan jam) dimulai dan diakhiri mogok kerja;

b. tempat mogok kerja;

c. alasan dan sebab-sebab mengapa harus melakukan mogok kerja; dan

d. tanda tangan ketua dan sekretaris dan/atau masing-masing ketua dan

sekretaris serikat pekerja/serikat buruh sebagai penanggung jawab

mogok kerja.

(3) Dalam hal mogok kerja akan dilakukan oleh pekerja/buruh yang tidak

menjadi anggota serikat pekerja/ serikat buruh, maka pemberitahuan

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditandatangani oleh perwakilan

pekerja/buruh yang ditunjuk sebagai koordinator dan/atau penanggung

jawab mogok kerja.

(4) Dalam …

(4) Dalam hal mogok kerja dilakukan tidak sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1), maka demi menyelamat kan alat produksi dan aset perusahaan,

pengusaha dapat mengambil tindakan sementara dengan cara :

a. melarang para pekerja/buruh yang mogok kerja berada di lokasi

kegiatan proses produksi; atau

b. bila dianggap perlu melarang pekerja/buruh yang mogok kerja berada

di lokasi perusahaan.