UU No. 13 Tahun 2003

(1) Dalam hal pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga

melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka

pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan

kepada keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya dengan

ketentuan sebagai berikut :

a. untuk ...

a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25% (dua puluh lima perseratus) dari

upah;

b. untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35% (tiga puluh lima perseratus) dari

upah;

c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45% (empat puluh lima perseratus)

dari upah;

d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50% (lima puluh

perseratus) dari upah.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk paling

lama 6 (enam) bulan takwin ter-hitung sejak hari pertama pekerja/buruh

ditahan oleh pihak yang berwajib.

(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap

pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan tidak dapat melakukan

pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

(4) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam)

bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berakhir dan pekerja/buruh

dinyatakan tidak bersalah, maka pengusaha wajib mempekerjakan

pekerja/buruh kembali.

(5) Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam)

bulan berakhir dan pekerja/ buruh dinyatakan bersalah, maka pengusaha

dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh yang

bersangkutan.

(6) Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat

(5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan

hubungan industrial.

(7) Pengusaha wajib membayar kepada pekerja/buruh yang mengalami

pemutusan hubungan kerja sebagai-mana dimaksud dalam ayat (3) dan

ayat (5), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156

ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat

(4).

Pasal 161 ...