UU No. 13 Tahun 2003

(1) Pekerja/buruh dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja

kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal

pengusaha melakukan perbuatan sebagai berikut :

a. menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh;

b. membujuk dan/atau menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

c. tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3

(tiga) bulan berturut-turut atau lebih;

d. tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/

buruh;

e. memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar

yang diperjanjikan; atau

f. memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan,

kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut

tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

(2) Pemutusan hubungan kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) pekerja/buruh berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali

ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali

ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan

Pasal 156 ayat (4).

(3) Dalam …

(3) Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan

industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja

tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial

dan pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penghargaan masa kerja

sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3).