UU No. 27 Tahun 2022

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2O ayat (l),
' Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25 ayat (2), Pasal 26ayat(31,
Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,
Pasal 32 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35,
Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1),
Pasal 4O ayat (1), Pasal 41 ayat (1) dan ayat (3),
Pasal 42 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 44 ayat (1),
Pasal 45, Pasal 46 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 47,
Pasal 48 ayat (l), Pasal 49, Pasal 51 ayat (1) dan
ayat (5), Pasal 52, Pasal 53 ayat (l), Pasal 55 ayat (21,
dan Pasal 56 ayat (2) sampai dengan ayat (4) dikenai
sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (l) berupa:
a. peringatantertulis;
b. penghentian sementara kegiatan pemrosesan Data
Pribadi;
c. penghapusan atau pemusnahan Data Pribadi;
dan/atau
d. dendaadministratif.
(3) Sanksi administratif berupa denda administratif
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling
tinggi 2 (dua) persen dari perrdapatan tahunan atau
. penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.
(4) Penjatuhan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh lembaga.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan
sanksi administratif selagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IX. . .

UALIK INDONES