PORTAL REGULASIUU
UU No. 27 Tahun 2022
Tentang
Pelindungan Data Pribadi
Sedang dibacaPasal 71Pasal 71 dari 76
☰Daftar Isi UU 27/202276 PasalNaskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →27Nomor
2022Tahun Terbit
76Total Pasal
7.6KTotal Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 71 dari 76
93%
TEKS RESMI
Pasal 71
(1) Dalam hal pengadilan menjatuhkan putusan pidana
denda, terpidana diberikan jangka waktu 1 (satu)
bulan sejak putusan telah memperoleh kekuatan
hukum tetap untuk membayar denda tersebut.
(2) Dalam hal terdapat alasan kuat, jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
diperpanjang untuk waktu paling lama I (satu) bulan.
(3) Dalam hal terpidana tidak membayar pidana denda
dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau ayat (2) maka harta kekayaan atau
pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh
jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak
dibayar.
(4) Dalam hal penyitaan dan pelelangan harta kekayaan
atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tidak cukup atau tidak untuk
dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti
dengan pidana penjara paling lama sebagaimana
diancamkan untuk tindak pidana yang bersangkutan.
(5) Lamanya pidana penjara sebagaimspa dimaksud pada
ayat (4) yang ditentukan oleh hakim, dicantumkan
dalam putusan pengadilan.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Data PribadiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini
Data Pribadi adalah data mengenai orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, sendiri atau dikombinasikan dengan informasi lain,…
Badan Publik (Pelindungan Data Pribadi)Dasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniBadan Publik (Pelindungan Data Pribadi) adalah lembaga negara atau badan lain tertentu yang fungsi, tugas, atau pendanaannya memenuhi…
CardingDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniCarding adalah penggunaan atau penyalahgunaan data kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain tanpa hak untuk melakukan…
Informasi (Pelindungan Data Pribadi)Dasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniInformasi (Pelindungan Data Pribadi) adalah keterangan, pernyataan, gagasan, atau tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan dalam format…
Akun DigitalDasar hukum merujuk regulasi iniAkun Digital adalah istilah dalam transaksi atau keamanan digital yang penerapannya harus memperhatikan UU ITE, UU Pelindungan Data…
Akun Driver Online DibekukanDasar hukum merujuk regulasi iniHubungan hukum pekerja platform perlu dilihat dari perjanjian dan model kemitraan yang digunakan, bukan otomatis disamakan dengan hubungan…
Akun Email DiretasDasar hukum merujuk regulasi iniPeretasan akun perlu dibedakan dari penggunaan perangkat yang memang diberi akses secara sah. Tanda penting antara lain perubahan…
Akun Kurir Online DibekukanDasar hukum merujuk regulasi iniHubungan hukum pekerja platform perlu dilihat dari perjanjian dan model kemitraan yang digunakan. Platform sebaiknya memberi alasan yang…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. UU/7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 2. UU/17/2023 tentang Kesehatan
- 3. PKPU/7/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- 4. PP/18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah
- 5. PP/35/2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja