PORTAL REGULASIUU
UU No. 27 Tahun 2022
Tentang
Pelindungan Data Pribadi
Sedang dibacaPasal 20Pasal 20 dari 76
☰Daftar Isi UU 27/202276 PasalNaskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →27Nomor
2022Tahun Terbit
76Total Pasal
7.6KTotal Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 20 dari 76
26%
TEKS RESMI
Pasal 20
(1) Pengendali Data Pribadi wajib memiliki dasar
pemrosesan Data Pribadi.
(2) Dasar...
(2) Dasar pernmsesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
a. persetujuan yang sah secara eksplisit dari Subjek
Data Pribadi untuk 1 (sahr) atau beberapa tujuan
tertentu yang telah disampait<an oleh Pengendali
Data Pribadi kepada Subjek Data Pribadi;
b. pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal Subjek
Data Pribadi merupakan salah satu pihak atau
untuk memenuhi permintaan Subjek Data Pribadi
pada saat akan melalrukan pedanjian;
c. pemenuhan kewajiban hukum dari Pengendali Data
Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;
d. pemenuhan pelindungan kepentingan vital Subjek
Data Pribadi;
e. pelaksanaan tugas dalam rangka kepentJngan
umum, pelayanan publik, atau pelaksanaan
. kewenangan Pengendali Data Pribadi berdasarkan
peraturan perundang-undangan; dan/atau
f. pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dengan
memperhatikan tujuan, kebututran, dan
keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi
dan hak Subjek Data Pribadi.
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Data PribadiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini
Data Pribadi adalah data mengenai orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, sendiri atau dikombinasikan dengan informasi lain,…
Pemrosesan Data PribadiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniPemrosesan Data Pribadi adalah rangkaian kegiatan yang dapat meliputi pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, pembaruan, pengungkapan, transfer, penghapusan,…
Pengendali Data PribadiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniPengendali Data Pribadi adalah orang, badan publik, atau organisasi internasional yang menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan…
Subjek Data PribadiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniSubjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU…
Dasar Pemrosesan Data PribadiDasar hukum merujuk regulasi iniDasar Pemrosesan Data Pribadi adalah istilah yang digunakan dalam hukum pelindungan data pribadi untuk menjelaskan aspek yang berkaitan…
Badan Publik (Pelindungan Data Pribadi)Dasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniBadan Publik (Pelindungan Data Pribadi) adalah lembaga negara atau badan lain tertentu yang fungsi, tugas, atau pendanaannya memenuhi…
CardingDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniCarding adalah penggunaan atau penyalahgunaan data kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain tanpa hak untuk melakukan…
Informasi (Pelindungan Data Pribadi)Dasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniInformasi (Pelindungan Data Pribadi) adalah keterangan, pernyataan, gagasan, atau tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan dalam format…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. UU/7/2017 tentang Pemilihan Umum
- 2. UU/7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 3. UU/17/2023 tentang Kesehatan
- 4. PKPU/7/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- 5. PP/18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah