Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 58
(1) Pemerintah berperan dalam
penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi sesuai
dengan ketentuan Undang-Undang ini.
(2) Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
oleh lembaga.
(3) kmbaga sebagaimana dimaksud pada ayat (21
ditetapkan oleh Presiden.
(4) lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (21
' bertanggung jawab kepada Presiden.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga
sebagaimana dimalsud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Presiden.
Istilah Terkait
Data Pribadi adalah data mengenai orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, sendiri atau dikombinasikan dengan informasi lain,…
Pelindungan Data PribadiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniPelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan untuk menjamin hak konstitusional subjek data…
Badan Publik (Pelindungan Data Pribadi)Dasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniBadan Publik (Pelindungan Data Pribadi) adalah lembaga negara atau badan lain tertentu yang fungsi, tugas, atau pendanaannya memenuhi…
CardingDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniCarding adalah penggunaan atau penyalahgunaan data kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain tanpa hak untuk melakukan…
Informasi (Pelindungan Data Pribadi)Dasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniInformasi (Pelindungan Data Pribadi) adalah keterangan, pernyataan, gagasan, atau tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan dalam format…
Akun DigitalDasar hukum merujuk regulasi iniAkun Digital adalah istilah dalam transaksi atau keamanan digital yang penerapannya harus memperhatikan UU ITE, UU Pelindungan Data…
Akun Driver Online DibekukanDasar hukum merujuk regulasi iniHubungan hukum pekerja platform perlu dilihat dari perjanjian dan model kemitraan yang digunakan, bukan otomatis disamakan dengan hubungan…
Akun Email DiretasDasar hukum merujuk regulasi iniPeretasan akun perlu dibedakan dari penggunaan perangkat yang memang diberi akses secara sah. Tanda penting antara lain perubahan…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. UU/7/2017 tentang Pemilihan Umum
- 2. UU/7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 3. UU/17/2023 tentang Kesehatan
- 4. PKPU/7/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- 5. PP/18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah