UU No. 27 Tahun 2022

Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2)
berwenang:
a.. merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang
Pelindungan Data Pribadi;

b. melakukan . . .

b. melakukan pengawasan terhadap kepatuhan
Pengendali Data Pribadi;
c. menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi yang dilakukan Pengendali
Data Pribadi dan/atau Prosesor Data Pribadi;
d. membantu aparat penegak hukum dalam penanganan
dugaan tindak pidana Data Pribadi sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang ini;
e. bekerja sama dengan lembaga Pelindungan Data
Pribadi negara lain dalam rangka penyelesaian dugaan
. pelanggaran Pelindungan Data Pribadi lintas negara;
f. melakukan penilaian terhadap pemenuhan
persyaratan transfer Data Pribadi ke luar wilayah
hukum Negara Republik Indonesia;
g. memberikan perintah dalam rangka tindak lanjut hasil
pengawasan kepada Pengendali Data Pribadi dan/ atau
Prosesor Data Pribadi;
h. melakukan publikasi hasil pelaksanaan pengawasan
Pelindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan ;
i. menerima aduan dan/atau laporan tentang dugaan
terjadinya pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
j. melakukan dan atas
pengaduan, laporan, dan/atau hasil pengawasan
terhadap dugaan terjadinya pelanggaran Pelindungan
Data Pribadi;
k. memanggil dan menghadirkan Setiap Orang dan/ atau
Badan Publik yang terkait dengan dugaan pelanggaran
Pelindungan Data Pribadi;
l. meminta keterangan, data, Informasi, dan dokumen
dari Setiap Orang dan/ atau Badan Publik terkait
dugaan pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;
m. memanggil dan menghadirkan ahli yang diperlukan
dalam pemeriksaan dan penelusuran terkait dugaan
pelanggaran Pelindungan Data Pribadi;

n. melakukan . . .

n melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap
sistem elektronik, sarana, ruang, dan/ atau tempat
yang digunakan Pengendali Data Pribadi dan/atau
Prosesor Data Pribadi, termasuk memperoleh akses
terhadap data dan/atau menunjuk pihak ketiga; dan
o meminta bantuan hukum kepada kejaksaan dalam
penyelesaian sengketa Pelindungan Data Pribadi.