PORTAL REGULASIUU
UU No. 27 Tahun 2022
Tentang
Pelindungan Data Pribadi
Sedang dibacaPasal 56Pasal 56 dari 76
☰Daftar Isi UU 27/202276 PasalNaskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→Bagikan
PREMIUM READING INTELLIGENCE
Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
♛
Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →27Nomor
2022Tahun Terbit
76Total Pasal
7.6KTotal Dibaca
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 56 dari 76
74%
TEKS RESMI
Pasal 56
(1) Pengendali Data Pribadi dapat melakukan transfer
Data Pribadi kepada Pengendali Data Pribadi dan/atau
Prosesor Data Pribadi di luar wilayah hukum Negara
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalarn Undang- Undang ini.
(2) Dalam melakukan transfer Data Pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (l), Pengendali Data Pribadi wajib
memastikan negara tempat kedudukan Pengendali
Data Pribadi dan/ atau Prosesor Data Pribadi yang
. menerima transfer Data Pribadi memiliki tingkat
Pelindungan Data Pribadi yang setara atau lebih tinggi
dari yang diatur dalam Undang-Undang ini.
(3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 tidak terpenuhi, Pengendali Data Pribadi wajib
memastikan terdapat Pelindungan Data Pribadi yang
memadai dan bersifat mengikat.
(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (21 dan ayat (3) tidak terpenuhi, Pengendali Data
Pribadi wajib mendapatkan persetqiuan Subjek Data
Pribadi.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai transfer Data Pribadi
' diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BABVIII ...
KAMUS HUKUM
Buka Kamus →Istilah Terkait
Data PribadiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi ini
Data Pribadi adalah data mengenai orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi, sendiri atau dikombinasikan dengan informasi lain,…
Pelindungan Data PribadiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniPelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan untuk menjamin hak konstitusional subjek data…
Pengendali Data PribadiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniPengendali Data Pribadi adalah orang, badan publik, atau organisasi internasional yang menentukan tujuan dan melakukan kendali atas pemrosesan…
Prosesor Data PribadiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniProsesor Data Pribadi adalah orang, badan publik, atau organisasi internasional yang memproses data pribadi atas nama pengendali data…
Subjek Data PribadiDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniSubjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat data pribadi. Pengertian tersebut digunakan dalam konteks UU…
Prosesor DataDasar hukum merujuk regulasi iniProsesor Data adalah istilah dalam transaksi atau keamanan digital yang penerapannya harus memperhatikan UU ITE, UU Pelindungan Data…
Badan Publik (Pelindungan Data Pribadi)Dasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniBadan Publik (Pelindungan Data Pribadi) adalah lembaga negara atau badan lain tertentu yang fungsi, tugas, atau pendanaannya memenuhi…
CardingDasar hukum merujuk Pasal dalam regulasi iniCarding adalah penggunaan atau penyalahgunaan data kartu kredit atau kartu pembayaran milik orang lain tanpa hak untuk melakukan…
SMART CONNECTIONS
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Istilah Terkait1 dari 4 preview
Regulasi Terkait1 dari 4 preview
Pasal Terkait1 dari 4 preview
Putusan Terkait1 dari 4 preview
♛
Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.
Buka Premium →SHARE
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. UU/7/2017 tentang Pemilihan Umum
- 2. UU/7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- 3. UU/17/2023 tentang Kesehatan
- 4. PKPU/7/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019
- 5. PP/18/2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah