UU No. 27 Tahun 2022

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Data Pribadi adalah data tentang ora.ng perseorangan
yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara
tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya
baik secara langsung maupun tidak langsung melalui
sistem elektronik atau nonelektronik.
2. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya
untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian
pemrosesan Data Fribadi guna menjamin hak
konstitusional subjek Data Pribadi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan,
dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan
pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang
dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan
dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan
publik, dan organisasi internasional yang bertindak
. sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan
tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data
Pribadi.

5. Prosesor . . .

5. Prosesor Data Pribadi adalah setiap orang, badan
publik, dan organisasi internasional yang bertindak
sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan
pemrosesan Data Pribadi atas nama Pengendali Data
Pribadi.
6. Subjek Data Pribadi adalah orang perseorangan yang
pada dirinya melekat Data Pribadi.
7. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau
korporasi.
S. Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan
yang terorganisasi baik yang berbadan hukum
maupun tidak berbadan hukum.
9. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif,
yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas
pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara,
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau
organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran
. Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan
masyarakat, dan/atau luar negeri.
1O. Organisasi Internasional adalah organisasi yang diakui
sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai
kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
1 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.