PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 4 , Ditjen PKN IV menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi Ditjen PKN
IV dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan
RIR BPK;
b. perumusan rencana kegiatan Ditjen PKN IV berdasarkan
rencana aksi serta tugas dan fungsi Ditjen PKN IV;
c. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian
kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan negara pada lingkup tugas Ditjen PKN IV, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Ditjen PKN IV
maupun yang ditugaskan kepada BPK Perwakilan, yang
meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja,
dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali
pemeriksaan investigatif;
d. pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara pada
lingkup t ugas Ditjen PKN IV;
e. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah, DPR,
dan DPD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas
Ditjen PKN IV;
f. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas
Ditjen PKN IV, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK,
pemeriks a yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan
- 148 -
akuntan publik berdasarkan ketentuan P eraturan
P erundang - undangan;
g. pengevaluasian hasil pemeriksaan untuk penyusunan
sumbangan IHPS pada lingkup tugas Ditjen PKN IV, baik
yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pem eriksa BPK
maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas
nama BPK;
h. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi
hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas
Ditjen PKN IV untuk disampaikan kepada Badan
Pembinaan dan Pengembangan Hukum Peme riksaan
Keuangan Negara;
i. penyiapan hasil pemeriksaan pada lingkup tugas Ditjen
PKN IV yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian
negara untuk disampaikan kepada Ditjen Pemeriksaan
Investigasi;
j. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas Ditjen PKN IV;
k. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup
tugas Ditjen PKN IV yang akan disampaikan kepada
pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat
peke rjaannya;
l. pemanfaatan aplikasi s istem informasi p emeriksaan;
m. pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan,
dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas Ditjen
PKN IV;
n. penyusunan l aporan k inerja Ditjen PKN IV; dan
o. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.
Bagian Kedua
Susunan Organisasi