PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 618 , BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta
menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK
Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta den gan
mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;
b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi
Daerah Khusus Jakarta berdasarkan rencana aksi serta
tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus
Jakarta;
c. perumusan kebijakan pelaksanaa n pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang
menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus
Jakarta;
d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian
kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang dilaks anakan oleh BPK Perwakilan
Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang meliputi
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan
pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan
investigatif;
e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan
pemeriksaan pad a lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Daerah Khusus Jakarta;
f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus
Jakarta;
g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian ganti
kerugian daerah pada lingkup tu gas BPK Perwakilan
Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah
dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
- 225 -
i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tu gas
BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta, yang
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang - undangan;
j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriks aan
untuk penyusunan sumbangan IHPS dan IHPL pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus
Jakarta, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh
Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK;
k. pembahasan tindak lanjut rek omendasi hasil pemeriksaan
pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah
Khusus Jakarta dengan aparat pengawasan intern pada
entitas terperiksa;
l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provin si
Daerah Khusus Jakarta;
m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta
yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan
yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi
hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk
disampaikan kepada Badan Pembinaan dan
Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
o. penyiapan hasil pemeriksaan yan g berindikasi tindak
pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan
kepada Ditjen Pemeriksaan Investigasi;
p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum,
hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana
dan sarana, serta administrasi umum;
q. pemutak hiran data pada aplikasi sistem informasi
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Daerah Khusus Jakarta;
r. penyusunan perangkat lunak pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
s. pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan,
dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Daerah Khusus Jakarta;
t. penyusunan laporan kinerja BPK Perwakilan Provinsi
Daerah Khusus Jakarta; dan
u. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.