PERATURAN BPK Nomor 1 Tahun 2025

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 722 , BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
menyelenggarakan fungsi:
a. p erumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan
mengidentifikasi IKU berdasarkan Renstra dan RIR BPK;
b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat berdasarkan rencana aksi serta tugas
dan fung si BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang
menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian
kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat, yang meliputi pemeriksaan
keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan
tujuan tertentu kecuali pemeri ksaan investigatif;
e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat;
f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
g. pengo mpilasian hasil pemantauan penyelesaian ganti
kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Barat;
h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah
dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Ka limantan Barat;
i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat, yang
dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja
untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik
berdasarkan ketentuan peraturan Perund ang - Undangan;
j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan
untuk penyusunan sumbangan IHPS dan IHPL pada
lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat,
baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa
BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas
nama BPK;
k. pembahasan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan
pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Barat dengan aparat pengawasan intern pada entitas
terperiksa;
l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi ha sil
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat;
m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup
tugas BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang
akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang
diperlukan karena sifat p ekerjaannya;
n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi
hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat untuk disampaikan
- 273 -
kepada Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum
Pemeriksaan Keuangan Negara;
o. penyiap an hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak
pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan
kepada Ditjen Pemeriksaan Investigasi;
p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum,
hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana
dan sarana, serta ad ministrasi umum;
q. pemutakhiran data pada aplikasi sistem informasi
pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat;
r. penyusunan perangkat lunak pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
s. pelaksanaan manajemen risiko, manajemen perubahan,
dan manajemen pengetahuan pada lingkup tugas BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
t. penyusunan laporan kinerja BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Barat; dan
u. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.