PERATURAN BPKP Nomor 4 Tahun 2025

(1) Operasional Sarusun pada Rumah Susun Negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan
dengan kegiatan:
a. penatausahaan; dan
b. pengelolaan keuangan.
(2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kegiatan tata kelola administrasi
Sarusun pada Rumah Susun Negara yang meliputi:
a. sosialisasi mengenai penghunian Rumah Susun
Negara;
b. pendaftaran dan seleksi calon p enghuni;
c. penetapan calon p enghuni; dan
d. penyusunan tata tertib penghunian.
(3) Pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan kegiatan tata kelola keuangan
Sarusun pada Rumah Susun Negara yang terdiri atas:
a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. pengawasan dan pengendalian .
(4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
a merupakan rangkaian kegiatan dalam manajemen
keuangan dan sumber pendapatan untuk p engelolaan
Sarusun pada Rumah Susun Negara .
(5) Sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
diperoleh dari hasil penyewaan ruang hunian dan ruang
bukan hunian.
(6) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
b dilakukan oleh p engelola.
(7) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan penyusunan
laporan keuangan.