PERATURAN OJK Nomor 11 Tahun 2025

(1) Pihak yang dapat memperoleh informasi pemeringkatan
merupakan:
a. lembaga jasa keuangan yang menjadi anggota dari
pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi;
b. kementerian dan/atau lembaga negara lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2)
huruf a yang menjadi sumber data pemeringkat
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang
bersangkutan;
c. pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi lain;
d. usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi atas
informasi pemeringkat yang bersangkutan;
dan/atau
e. pihak lain.
(2) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi wajib mengadministrasikan seluruh
permintaan terhadap informasi pemeringkatan dari
pihak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pemeringkat usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi dapat mengenakan biaya terhadap pemberian
informasi pemeringkatan kepada pihak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).