PERATURAN OJK Nomor 11 Tahun 2025

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, dan/atau
Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dikenakan sanksi
administratif berupa:
a. peringatan tertulis; dan/atau
b. pembekuan kegiatan usaha dan/ atau pembekuan
kegiatan usaha UUS .
(2) Selain mengenakan sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat
melakukan:
a. pembatasan kegiatan usaha tertentu;
b. pembatalan persetujuan; dan/atau
c. penilaian kembali terhadap pihak utama.
(3) Sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a dapat diberikan paling banyak 3 (tiga)
kali berturut - turut dengan masa berlaku masing -
masing paling lama 2 (dua) bulan.
(4) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu sanksi
peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) Lembaga Penjamin telah menyelesaikan penyebab
pelanggaran, Otoritas Jasa Keuangan mencabut sanksi
peringatan tertulis.
(5) Dalam hal masa berlaku peringatan tertulis ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan
Lembaga Penjamin tetap tidak memenuhi ketentuan
penyebab pelanggaran, Otoritas Jasa Keuangan
mengenakan sanksi pembekuan kegiatan usaha
dan/atau sanksi pembek uan kegiatan usaha UUS.
(6) Sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi
pembekuan kegiatan usaha UUS diberikan secara
tertulis dan berlaku sejak ditetapkan untuk jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan.
(7) Dalam hal masa berlaku sanksi peringatan tertulis,
sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi
pembekuan kegiatan usaha UUS berakhir pada hari
- 22 -
libur, sanksi peringatan tertulis, sanksi pembekuan
kegiatan usaha dan/atau sanksi pembekuan kegiatan
usaha UUS berlaku hingga hari kerja pertama
berikutnya.
(8) Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu
pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi
pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) Lembaga Penjamin telah
menyelesaikan penyebab pelanggaran, Otoritas Jasa
Keuangan mencabut sanksi pembekuan kegiatan
usaha dan/atau sanksi pembekuan ke giatan usaha
UUS.
(9) Otoritas Jasa Keuangan mengumumkan sanksi
pembekuan kegiatan usaha dan/atau sanksi
pembekuan kegiatan usaha UUS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada masyarakat
melalui kanal informasi resmi Otoritas Jasa Keuangan
dan/atau media massa berbahasa Indonesia dalam
bentuk elektronik dan/atau cetak yang beredar secara
nasional.
BAB V
CADANGAN, KLAIM, PEMBAYARAN KLAIM, DAN
PERALIHAN HAK TAGIH
Bagian Kesatu
Cadangan