PERATURAN OJK Nomor 11 Tahun 2025

(1) Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan
Syariah wajib melakukan mitigasi risiko dengan
menjaminulangkan penjaminannya.
(2) Penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk memenuhi kewajiban finansial
Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Penjaminan
Syariah dalam hal:
a. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
Penjaminan Syariah telah memenuhi
kewajibannya kepada Penerima Jaminan; atau
b. Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan
Penjaminan Syariah tidak dapat memenuhi
kewajibannya.
(3) Penjaminan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan oleh Perusahaan Penjaminan Ulang atau
Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah.
- 18 -
(4) Dalam hal dukungan penjaminan ulang dari
Perusahaan Penjaminan Ulang atau Perusahaan
Penjaminan Ulang Syariah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak diperoleh, mitigasi risiko
Perusahaan Penjaminan dan Perusahaan Penjaminan
Syariah diperoleh dari perusahaan reasuransi.
(5) Kegiatan penjaminan ulang sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) wajib dituangkan dalam perjanjian
Penjaminan Ulang dan Penjaminan Ulang Syariah
secara tertulis dalam bentuk cetak atau elektronik.
(6) Dalam hal:
a. mitigasi risiko dengan nilai penjaminan lebih dari
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); atau
b. mitigasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) belum optimal,
penjaminan wajib disertai dengan agunan dalam
bentuk cash collateral dan/atau aset tetap paling
sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari nilai
penjaminan .
(7) Agunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib
dilakukan pengikatan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan.
Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Teknologi Informasi