PERATURAN OJK Nomor 11 Tahun 2025

(1) Lembaga Penjamin dilarang melakukan tindakan yang
dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran
Klaim dan melakukan tindakan yang tidak seharusnya
dilakukan sehingga mengakibatkan kelambatan
penyelesaian atau kelambatan pembayaran Klaim.
(2) Lembaga Penjamin wajib memberikan persetujuan atau
penolakan atas permohonan pembayaran Klaim paling
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan
pembayaran Klaim diterima secara lengkap atau sesuai
jangka waktu yang tercantum dalam Sertifikat
Penjamin an, Sertifikat Kafalah, atau perjanjian kerja
sama, mana yang lebih singkat.
(3) Lembaga Penjamin wajib membayar Klaim dalam
jangka waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja
sejak diberikannya persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau sesuai jangka waktu yang
tercantum dalam Sertifikat Penjaminan, Sertifikat
Kafalah, atau perjanjian kerja sama, mana yang lebih
singkat.
- 24 -
(4) Dalam hal permohonan pembayaran Klaim
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan
kesepakatan dari Terjamin, permohonan harus
dilengkapi dengan bukti kesepakatan dari Terjamin.
(5) Ketentuan mengenai jangka waktu persetujuan atau
penolakan atas permohonan pembayaran Klaim
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan jangka waktu
pembayaran Klaim sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) bagi Lembaga Penjamin yang merupakan program
pemerintah pusa t atau pemerintah daerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang - undangan.
(6) Lembaga Penjamin dilarang melakukan pembayaran
Klaim untuk penjaminan yang tidak sesuai dengan
perjanjian pokok.
Bagian Keempat
Peralihan Hak Tagih