MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMEN LH/BPLH

PERMEN LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025

Tentang

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Sedang dibacaPasal 10Pasal 10 dari 16
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
22Nomor
2025Tahun Terbit
16Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 10 dari 16
63%
TEKS RESMI

Pasal 10

(1) Usaha dan/atau Kegiatan yang ditetapkan sebagai proyek
strategis nasional berdasarkan ketentuan peraturan
perundang - undangan dan berada dalam kawasan lbu Kota
Nusantara atau KPBPB Batam , kewenangan penerbitan
Persetujuan Lingkungan dilaksanakan oleh Kepala Otorita
lbu Kota Nusantara atau Kepala Badan Pengusahaan
KPBPB Batam .
- 9 -
(2) Kewenangan Persetujuan Lingkungan untuk Usaha
dan/atau Kegiatan yang tapak proyeknya sebagian berada
di dalam kawasan lbu Kota Nusantara atau KPBPB Batam
dan sebagian lagi berada dalam delineasi kewenangan
lain, maka Persetujuan Lingkungan menjadi kewenangan
Menter i /Kepala .

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
KewenanganDisebut dalam Pasal 10

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 PenerbitDisebut dalam Pasal 10

Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…

 PersDisebut dalam Pasal 10

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 PersetujuanDisebut dalam Pasal 10

Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 Persetujuan LingkunganDisebut dalam Pasal 10

Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan yang telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan…

 AnakDisebut dalam Pasal 10

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 PengusahaDisebut dalam Pasal 10

Pengusaha adalah orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan sendiri atau mewakili perusahaan dalam hubungan ketenagakerjaan. Uraian…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 10

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045