MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMEN LH/BPLH

PERMEN LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025

Tentang

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Sedang dibacaPasal 3Pasal 3 dari 16
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
22Nomor
2025Tahun Terbit
16Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 3 dari 16
19%
TEKS RESMI

Pasal 3

(1) Kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan
dilaksanakan berdasarkan lokasi U saha dan/atau
K egiatan .
(2) K riteria lokasi Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di
lintas provinsi;
b. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di
lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi ;
c. rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berada di 1
( satu ) kabupaten/kota;
d. rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang berada di
wilayah yang menjadi Otorita I bu K ota N usantara
atau KPBPB Batam ; dan
e. rencana Usaha dan/atau Kegiatan tertentu yang
berada di lokasi tertentu .
- 5 -
(3) K ewenangan untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan
tertentu yang berada di lokasi tertentu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf e berdasarkan
pertimbangan:
a. kompleksitas U saha dan/atau K egiatan ;
b. tingkat pencemaran lingkungan ;
c. sensiti v itas lokasi rencana U saha dan/atau K egiatan ;
dan /atau
d. strategis Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
KewenanganDisebut dalam Pasal 3

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 PenerbitDisebut dalam Pasal 3

Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…

 PersDisebut dalam Pasal 3

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 PersetujuanDisebut dalam Pasal 3

Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 Persetujuan LingkunganDisebut dalam Pasal 3

Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan yang telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan…

 AnakDisebut dalam Pasal 3

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 PatenDisebut dalam Pasal 3

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada inventor atas invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.…

 PeraturanDisebut dalam Pasal 3

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045