PERMEN LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025

(1) Gubernur berwenang menerbitkan Persetujuan
Lingkungan untuk renca na Usaha dan/atau Kegiatan
yang:
a. berlokasi di daratan, dengan ketentuan tapak proyek
berada di lintas kabupaten/kota dalam 1 ( satu )
provinsi ;
b. berlokasi di perairan darat dengan ketentuan berupa
sungai dan/atau danau yang melintas atau
melingkupi lebih dari 1 ( satu ) kabupaten/kota dalam
1 ( satu ) provinsi;
c. berlokasi di pera iran laut dengan ketentuan tapak
proyek yang berada di perairan laut dengan jarak
- 7 -
kurang dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis
pantai ke arah laut lepas;
d. diprakarsai oleh organisasi perangkat daerah yang
membid angi lingkungan hidup kabupaten/kota ; dan
e. berlokasi di satu kabupaten/kota dalam satu provinsi
yang memiliki peran penting secara ekonomi, sosial
dan ruang bagi provinsi .
(2) Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi di satu
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, merupakan Usaha dan/atau Kegiatan yang
memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak
langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan
masyarakat, atau struktur pemanfaatan ruang di provinsi.
(3) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang
penyusunan Amdal atau UKL - UPL - nya menggunakan
pendekatan studi terpadu atau kawasan memiliki lebih
dari 1 (satu) kewenangan Persetujuan Li n gkungan yang
berada di provinsi dan kabupaten/kota penerbitan
Persetujuan Lingkungan menjadi kewenangan g ubernur .
(4) Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan memiliki
lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau Kegiatan dalam 1 ( satu )
lokasi dan kewenangan Persetujuan Lingkungan U saha
dan/atau K egiatan berada di provinsi dan kabupaten/kota
penerbitan Persetujuan Lingkungan menjadi kewenangan
g ubernur .
(5) Daftar rencana Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II,
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri/Badan ini.