MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMEN LH/BPLH

PERMEN LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025

Tentang

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Sedang dibacaPasal 7Pasal 7 dari 16
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
22Nomor
2025Tahun Terbit
16Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 7 dari 16
44%
TEKS RESMI

Pasal 7

Dalam melaksanakan penerbitan Persetujuan Lingkungan,
g ubernur dibantu oleh:
a. tim uji kelayakan lingkungan hidup yang berkedudukan
di provinsi untuk penilaian Amdal atau a dendum Andal
dan RKL - RPL ;
b. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
provinsi untuk pemeriksaan UKL - UPL dan perubahan
Persetujuan Lingkungan tanpa disertai kewajiban
menyusun dokumen lingkungan hidup baru ; atau
c. organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup
provinsi untuk penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH .

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
PenerbitDisebut dalam Pasal 7

Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…

 PersDisebut dalam Pasal 7

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 PersetujuanDisebut dalam Pasal 7

Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 Persetujuan LingkunganDisebut dalam Pasal 7

Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan yang telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan…

 AnakDisebut dalam Pasal 7

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sebagaimana digunakan dalam rezim…

 KewajibanDisebut dalam Pasal 7

sesuatu yang menurut hukum, perjanjian, atau hubungan hukum harus dilakukan, diberikan, tidak dilakukan, atau dipenuhi oleh pihak yang…

 Lingkungan HidupDisebut dalam Pasal 7

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia serta perilakunya yang…

 Perangkat DaerahDisebut dalam Pasal 7

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Uraian…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045