MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERMEN LH/BPLH

PERMEN LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025

Tentang

Kewenangan Penerbitan Persetujuan Lingkungan

Sedang dibacaPasal 2Pasal 2 dari 16
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
22Nomor
2025Tahun Terbit
16Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 2 dari 16
13%
TEKS RESMI

Pasal 2

(1) Pelaksanaan penerbitan Persetujuan Lingkungan
dilakukan oleh:
a. Lembaga OSS;
b. Lembaga OSS atas nama Menteri/Kepala;
c. kepala organisasi perangkat daerah pemerintah
provinsi yang mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman
Modal atas nama gubernur;
d. kepala o rganisasi pera ngkat daerah pemerintah
kabupaten/kota yang mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di
bidang Penanaman Modal atas nama bupati/wali
kota;
e. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
f. Kepala Badan Pengusahaan KPBPB Batam .
sesuai dengan kewenangan masing - masing .
(2) Dalam hal Usaha dan/atau Kegiatan dilakukan oleh
penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan
nonberusaha, pelaksanaan penerbitan Persetujuan
Lingkungan dilakukan oleh Menteri/Kepala, gubernur,
atau bupati/walikota sesuai dengan kewen angannya.
(3) Pelaksanaan penerbitan Persetujuan Lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
sistem informasi lingkungan hidup yang dikelola oleh
Kementerian/Badan yang terintegrasi dengan S istem OSS.
(4) Pelaksanaan penerbitan Persetujuan Lin gkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
sistem informasi lingkungan hidup yang dikelola oleh
Kementerian/Badan.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
GrasiTerkait Pasal 2

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Pengertian…

 KewenanganDisebut dalam Pasal 2

Kewenangan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 PenerbitDisebut dalam Pasal 2

Penerbit adalah istilah dalam hukum sistem perbukuan yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan, hak, kewajiban,…

 PersDisebut dalam Pasal 2

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang menjalankan kegiatan jurnalistik melalui berbagai jenis media dan saluran.…

 PersetujuanDisebut dalam Pasal 2

Persetujuan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks tindakan pemerintahan, perizinan, atau pelayanan publik. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 Persetujuan LingkunganDisebut dalam Pasal 2

Persetujuan Lingkungan adalah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan yang telah memperoleh persetujuan sesuai ketentuan…

 BupatiDisebut dalam Pasal 2

Bupati adalah kepala daerah kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten. Uraian ini merupakan penjelasan…

 GubernurDisebut dalam Pasal 2

Gubernur adalah kepala daerah provinsi yang juga menjalankan fungsi tertentu sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan. Uraian ini…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045