PERMEN LH/BPLH Nomor 22 Tahun 2025

(1) Menteri/Kepala berwenang menerbitkan Persetujuan
Lingkungan untuk rencana Usaha dan/atau Kegiatan :
a. berlokasi di daratan, dengan ketentuan tapak proyek
berada di lintas provinsi ;
b. berlokasi di perairan darat dengan ketentuan berupa
sungai dan/atau danau yang melintas atau
melingkupi lebih dari 1 ( satu ) provinsi ;
c. berlokasi di perairan laut dengan ketentuan tapak
proyek yang berada di perairan laut dengan jarak
lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis
pantai ke arah laut lepas ;
d. berlokasi di lintas batas Negara Kesatuan Republik
Indonesia dengan negara lain;
e. diprakarsai oleh organisasi perangkat daerah yang
menyeleng g a rakan urusan pemerintahan di bidang
lingkungan hidu p provinsi ;
f. ditetapkan sebagai proyek strategis nasional
berdasarkan ketentuan peraturan perundang -
undangan ; dan/atau
g. berlokasi di tempat tertentu dengan kriteria tertentu
sebagai berikut:
1. p encemar tinggi; dan/atau
2. memanfaatkan sumber daya alam tidak
terbarukan dengan risiko kerusakan lingkungan
tinggi .
(2) Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki potensi pencemar
tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka
1 merupakan Usaha dan/atau Kegiatan dalam proses
pembangunan dan/atau operasionalnya:
a. mencemari air dengan beban/ko n sentrasi tinggi atau
toksisitas/persistensi (bioakumulasi) ; dan/atau
b. menghasilkan emisi tinggi.
(3) Usaha dan/atau Kegiatan dengan pemanfaatan sumber
daya alam tidak terbarukan s ebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf g angka 2 merupakan Usaha dan/atau
Kegiatan berdasarkan skala, lokasi, atau teknologinya
berpotensi menimbulkan :
a. perubahan bentang alam yang luas;
b. kerusakan habitat; dan/atau
c. berisiko kegagalan.
(4) D alam hal Usaha dan/atau Kegiatan yang penyusunan
Amdal atau UKL - UPL - nya menggunakan pendekatan studi
terpadu atau kawasan memiliki lebih dari 1 (satu)
kewenangan Persetujuan Lingkungan yang berada di :
- 6 -
a. pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
b. pusat dan provinsi; atau
c. pusat dan kabupaten/kota,
penerbitan Persetujuan Lingkungan menjadi kewenangan
Menteri /Kepala .
(5) Dala m hal terdapat lebih dari 1 (satu) Usaha dan/atau
Kegiatan dalam 1 ( satu ) lokasi dengan kewenangan
Persetujuan Lingkungan be rada di:
a. pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
b. pusat dan provinsi; atau
c. pusat dan kabupaten/kota,
penerbitan Persetujuan Lingkungan menjadi kewenangan
Menteri/Kepala.
(6) Daftar Usaha dan/atau Kegiatan sebagaim ana dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri/Badan ini.