PORTAL REGULASIPERMENPERIN

PERMENPERIN Nomor 9 Tahun 2025

Tentang

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Ban Secara Wajib

Sedang dibacaPasal 39Pasal 39 dari 58

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

☰Daftar Isi

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

♛

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

9Nomor

2025Tahun Terbit

58Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi

POSISI BACAPasal 39 dari 58

67%

TEKS RESMI

Pasal 39

(1) Tata cara mengenai pembubuhan Tanda SNI dan
tanda elektronik mengacu pada skema sertifikasi SNI
untuk Ban .
(2) Skema sertifikasi SNI untuk Ban sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri ini.
Bagian Keempat
Surveilen

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

PeraturanDisebut dalam Pasal 39

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

Tanda SNIDisebut dalam Pasal 39

Tanda SNI adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahProduk Tidak Sesuai StandarPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMEN PANRB Nomor 9 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal IPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 1 preview

PutusanYurisprudensi 1/Yur/Pid/2018 — Pembunuhan: Unsur KesengajaanPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

ArtikelPWI Pusat Ajak Dewan Pers Bangun Kolaborasi Perkuat Pers NasionalPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

♛

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium →

SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram ↗Salin Link