PERMENPERIN Nomor 9 Tahun 2025

(1) Dalam hal permohonan penerbitan Sertifikat SNI
dilakukan oleh Produsen di Luar Negeri dalam rangka
Kerja Sama Merek, selain mengunggah dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Produsen di
Luar Negeri penerima Kerja Sama Merek melalui
Perwakilan Resmi juga harus mengunggah dokumen
lain yang diperlukan:
a. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan
Perusahaan Industri berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan
perubahaannya milik pemberi Kerja Sama
Merek;
2. perizinan berusaha dengan lingkup kegiatan
usaha industri B an dengan nomor KBLI
22111 milik pemberi Kerja Sama Merek ;
3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama
Merek yang masih berlaku dengan merek
yang akan dikerjasamakan tercantum dalam
Sertifikat SNI;
4. perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12
(dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek
kepada penerima Kerja Sama Merek yang
dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum;
5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek
produk Ban kelas 12 (dua belas) dari
pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima
Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum;
6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak
melalui SIINas dan ditandatangani oleh
pimpinan Perusahaan Industri pemberi Kerja
Sama Merek yang menyatakan tidak akan
mengedarkan, memasarkan, dan/atau
memindahtangankan produk Ban sebelum
memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
dan
7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri
penerima Kerja Sama Merek yang masih
berlaku ; atau
b. apabila pemberi Kerja Sama Merek merupakan
Produsen di Luar Negeri lainnya berupa:
1. salinan akta pendirian perusahaan dan
perubahannya milik pemberi Kerja Sama
Merek;
2. perizinan berusaha milik pemberi Kerja
Sama Merek dengan lingkup kegiatan usaha
industri Ban atau surat keterangan dari
otoritas yang berwenang di negara setempat;
- 22 -
3. Sertifikat SNI milik pemberi Kerja Sama
Merek yang masih berlaku dengan merek
yang akan dikerjasamakan tercantum dalam
Sertifikat SNI;
4. perjanjian lisensi merek produk Ban kelas 12
(dua belas) dari pemberi Kerja Sama Merek
kepada penerima Kerja Sama Merek yang
dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan
Intelektual Kementerian Hukum;
5. bukti pencatatan perjanjian lisensi merek
produk Ban kelas 12 (dua belas) dari
pemberi Kerja Sama Merek kepada penerima
Kerja Sama Merek yang diterbitkan oleh
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum;
6. surat pernyataan bermeterai yang dicetak
melalui SIINas dan ditandatangani oleh
pimpinan Perwakilan Resmi dari pemberi
Kerja Sama Merek yang menyatakan tidak
akan mengedarkan, memasarkan, dan/atau
memindahtangankan produk Ban sebelum
memperoleh Sertifikat SNI dan SPPT SNI;
7. Sertifikat SNI milik Produsen di Luar Negeri
penerima Kerja Sama Merek yang masih
berlaku; dan
8. dokumen legalitas Perwakilan Resmi pemberi
Kerja Sama Merek yang berupa:
a) salinan akta pendirian perusahaan dan
perubahannya;
b) perizinan berusaha ;
c) bukti penunjukan sebagai Perwakilan
Resmi dari Produsen di Luar Negeri
dalam bentuk akta otentik yang dibuat
dihadapan notaris di wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
d) perjanjian lisensi merek produk Ban
kelas 12 (dua belas) dari Produsen di
Luar Negeri sebagai pemilik Merek
kepada Perwakilan Resmi yang
dicatatkan di Direktorat Jenderal
Kekayaan Intelektual Kementerian
Hukum;
e) bukti pencatatan perjanjian lisensi
merek produk Ban kelas 12 (dua belas)
dari Produsen di Luar Negeri sebagai
pemilik merek kepada Perwakilan Resmi
yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan Intelektual
Kementerian Hukum; dan
f) bukti menguasai gudang di
kabupaten/kota yang sama atau
kabupaten/kota terdekat dengan tempat
kedudukan Perwakilan Resmi.
- 23 -
(2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b angka 1 dan angka 2 harus diunggah sebanyak 2
(dua) salinan dengan ketentuan:
a. 1 (satu) salinan asli yang dilegalisasi oleh pejabat
diplomatik di bidang perindustrian, bidang
ekonomi, atau perwakilan konsuler Indonesia di
negara setempat; dan
b. 1 (satu) salinan terjemahan dalam Bahasa
Indonesia yang diterjemahkan oleh penerjemah
tersumpah.