Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 25
(1) Kepala Badan melakukan evaluasi terhadap hasil
penilaian kesesuaian yang disampaikan oleh LSPro.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
pemeriksaan terhadap proses penilaian kesesuaian
yang dilakukan oleh LSPro sesuai dengan ketentuan
Peraturan Menteri ini.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung
sejak hasil penilaian kesesuaian disampaikan oleh
LSPro secara lengkap.
(4) Dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Kepala Badan menugaskan unit kerja
yang memiliki tugas dan fungsi perumusan,
penerapan , dan pemberlakuan standardisasi industri .
- 29 -
(5) Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya
ketidak s esuaian, Kepala Badan meminta LSPro untuk
memberikan klarifikasi.
(6) Permintaan Kepala Badan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 5 ) disampaikan secara elektronik melalui
SIINas.
Istilah Terkait
Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
Penilaian KesesuaianDisebut dalam Pasal 25Penilaian Kesesuaian adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…
PeraturanDisebut dalam Pasal 25Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…
StandardisasiDisebut dalam Pasal 25Standardisasi adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar, kewenangan,…
Standardisasi IndustriDisebut dalam Pasal 25Standardisasi Industri adalah istilah dalam hukum perindustrian yang menjelaskan pembangunan industri, perusahaan industri, kawasan industri, perwilayahan, sumber daya,…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPPU/1/2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan
- 2. PERPPU/2/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang
- 3. PERPPU/1/2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang pemilihan Umum
- 4. PERPPU/2/2022 tentang Cipta Kerja
- 5. PERPPU/148/2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara