PORTAL REGULASIPERMENPERIN

PERMENPERIN Nomor 9 Tahun 2025

Tentang

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Ban Secara Wajib

Sedang dibacaPasal 43Pasal 43 dari 58

● Berlaku ◆ Sumber Resmi

☰Daftar Isi

PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

♛

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.

Buka Premium →

9Nomor

2025Tahun Terbit

58Total Pasal

—Total Dibaca

Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi

POSISI BACAPasal 43 dari 58

74%

TEKS RESMI

Pasal 43

(1) Dalam hal berdasarkan laporan hasil evaluasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 1 ayat (8)
dinyatakan dokumen dan proses Surveilen telah
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini ,
Kepala Badan melakukan validasi atas pelaksanaan
penilaian kesesuaian dalam rangka Surveilen.
(2) Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →

Penilaian KesesuaianDisebut dalam Pasal 43

Penilaian Kesesuaian adalah istilah dalam hukum standardisasi dan penilaian kesesuaian yang menjelaskan subjek, objek, kegiatan, lembaga, dokumen, standar,…

PeraturanDisebut dalam Pasal 43

Peraturan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks konsep dasar hukum. Makna, ruang lingkup, syarat, kewenangan, dan akibat…

SMART CONNECTIONS

Related Legal Intelligence

Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.

Istilah Terkait1 dari 4 preview

IstilahPemberlakuan SNI Secara WajibPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Regulasi Terkait1 dari 4 preview

RegulasiPERMEN P2MI/BP2MI Nomor 29 Tahun 2025Preview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Pasal Terkait1 dari 4 preview

PasalPasal IPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Putusan Terkait1 dari 4 preview

PutusanYurisprudensi 3/Yur/Pid/2018 — Penadahan: Kendaraan Tanpa SuratPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

Artikel Terkait1 dari 4 preview

Artikel11,27% Manajer KDKMP Ditempatkan Lintas Provinsi, Simkopdes Jelaskan AlasannyaPreview relasi hukum · alasan lengkap tersedia di Premium→

♛

Buka Semua Relasi Hukum dengan PremiumLihat seluruh rekomendasi, alasan hubungan hukum, dan jalur riset lintas Istilah, Regulasi, Pasal, Putusan, serta Artikel.

Buka Premium →

SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram ↗Salin Link