PERPRES Nomor 65 Tahun 2025

(1) Kebijakan untuk mewujudkan zona pertahanan dan
keamanan untuk menjqga kondusivitas, stabilitas dan
ketertiban kawasan, serta kedaulatan negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e
meliputi:
a. pengembangata zrrna pertahanan dan keamanan
serta peningkatan dan pemeliharaan kondusivitas
dan stabilitas kawasan secara optimal;
b. penetapan batas wilayah negara di Laut melalui
diplomasi dengan negara tetangga;
dan
c upaya penganranan dan penegakan
hukum.
(21 Strategi untuk pengembangan zona pertahanan dan
keamanan serta peningkatan dan pemeliharaan
kondusivitas dan stabilitas kawasan secara optimal
sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a. efektivitas kegiatan di z.ona
dan keamanan dengan
tikan dengan
pemanfaatan ruang Laut lainnya;
b. prasarrana dan sarana
pendukung kegiatan pertahanan dan keamanan;
dan
c
J
NEPUBLIK INDONESIA
c frekuensi pengawasan dengan
menambah jumlah kapal patroli serta koordinasi
dengan negara tetangga.
(3) Strategi untuk penetapan batas wilayah negara di Laut
melalui diplomasi perundingan dengan negara tetangga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
a. melakukan bilateral dengan negara
tetangga terkait penyelesaian batas maritim; dan
b. melakukan negosiasi internasional dalam
mendukung posisi Indonesia dal,am
batas maritim.
(4) Strategi untuk upaya pengamanan dan
hukum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
penertiban
a, melaksanakan dan
ketaatan kapal;
b. meningkatkan koordinasi antar lembaga dan
pemerintah dalam penang€rnan pelanggaran
tindak pidana; dan
c. meningkatkan dan membina peran serta
Masyarakat dalam kegiatan pengawasan.