Smart Legal Summary Pasal
Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.
Pasal 41
(1) Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh yang merupakan
hasil analisis informasi digunakan untuk berbagai
kepentingan dalam mendukung pembangunan nasional.
(2) Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan untuk
kepentingan informasi mengenai:
a. wilayah darat;
b. wilayah laut;
c. wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil;
d. lingkungan dan mitigasi bencana; dan
e. atmosfer.
- 15 -
(3) Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
a. tujuan pemanfaatannya;
b. resolusi spasial;
c. resolusi temporal; dan
d. resolusi spektral data Satelit.
Istilah Terkait
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat serta mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan,…
IkanDisebut dalam Pasal 41Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…
InformasiDisebut dalam Pasal 41Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda yang mengandung nilai, makna, atau pesan yang dapat dilihat, didengar, atau…
Mitigasi BencanaDisebut dalam Pasal 41Mitigasi Bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana melalui pembangunan fisik maupun peningkatan kesadaran dan kemampuan menghadapi…
Pulau KecilDisebut dalam Pasal 41Pulau Kecil adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk membahas aspek yang…
Resolusi SpasialDisebut dalam Pasal 41Resolusi Spasial adalah istilah yang digunakan dalam hukum informasi geospasial untuk menjelaskan aspek yang berkaitan dengan referensi koordinat,…
Wilayah LautDisebut dalam Pasal 41Wilayah Laut adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum kelautan untuk membahas aspek yang berkaitan dengan wilayah laut,…
Wilayah PesisirDisebut dalam Pasal 41Wilayah Pesisir adalah istilah yang digunakan dalam konteks hukum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk membahas aspek yang…
Related Legal Intelligence
Temukan istilah, regulasi, pasal, putusan, dan artikel yang memiliki konteks hukum paling dekat dengan dokumen yang sedang dibaca.
Bagikan Pasal Ini
REGULASI TERBARU
- 1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
- 2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
- 3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
- 4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
- 5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045