PERATURAN BRIN Nomor 1 Tahun 2025

(1) Dalam hal Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah
Daerah memerlukan data resolusi tinggi dan sangat tinggi,
pengadaan citra Satelit hanya dapat dilaksanakan oleh
BRIN.
(2) Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat
melakukan pengadaan citra Satelit melalui pembelian di
luar hasil rapat korodinasi nasional yang telah ditetapkan
oleh Kepala BRIN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
ayat (4) yang bersifat komersial setelah berkoordinasi
dengan BRIN.
(3) Pengadaan citra Satelit yang dilakukan oleh Instansi
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui
pembelian dari Penyedia Data dan kerja sama dengan
Asing yang bersifat komersial harus memenuhi
persyaratan:
a. sesuai dengan kebutuhan P engguna;
b. dilaksanakan secara selektif; dan
c. data bersifat multi - lisensi.
(4) Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang
mendapatkan citra Satelit dari hasil pengadaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan
citra Satelit.
(5) Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang
telah menyerahkan data citra berhak memperoleh akses
kembali terhadap data tersebut untuk keperluan internal.
(6) Data citra yang wajib diserahkan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) meliputi data mentah dan/atau data
terproses yang relevan dengan tujuan pengadaan.
(7) BRIN bertanggung jawab untuk mengelola, menyimpan,
dan menyediakan akses terhadap data citra yang telah
diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
BAB VII
PEMANFAATAN DATA DAN DISEMINASI INFORMASI
PENGINDERAAN JAUH
Bagian Kesatu
Pemanfaatan Data Penginderaan Jauh