PERATURAN BRIN Nomor 1 Tahun 2025

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:
1. Penginderaan Jauh adalah penginderaan permukaan
bumi dari dirgantara dengan memanfaatkan sifat
gelombang elektromagnetik yang dipancarkan,
dipantulkan, atau dihamburkan oleh objek yang diindera.
2. Perolehan Data adalah salah satu bentuk kegiatan
Penginderaan Jauh yang berupa pengumpulan data
tentang objek di permukaan bumi yang berada pada
daerah tertentu di dalam wilayah kedaulatan Republik
Indonesia.
3. Pengolahan Data adalah salah satu bentuk kegiatan
Penginderaan Jauh yang berupa usaha untuk memperoleh
informasi mengenai kualitas, kuantitas, dan sebaran
sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana, dan
prasarana nasional tentang wilayah kedaulatan Repub lik
Indonesia.
4. Penyimpanan Data adalah salah satu bentuk kegiatan
Penginderaan Jauh ya ng berupa upaya administrasi
terpadu dan terpusat untuk kemanfaatan maksimal atas
D ata Penginderaan Jauh tentang wilayah kedaulatan
Republik Indonesia.
5. Pendistribusian Data adalah salah satu bentuk kegiatan
Penginderaan Jauh yang berupa penyebaran data primer
dan data proses kepada Pengguna agar dapat
menghasilkan analisis informasi.
6. Pemanfaatan Data adalah salah satu bentuk kegiatan
Pengindera a n Jauh yang menggunakan analisis informasi
Penginderaan Jauh dalam berbagai keperluan guna
mendukung pembangunan nasional.
7. Diseminasi Informasi adalah salah satu bentuk kegiatan
Penginderaan Jauh yang berupa penyebaran hasil analisis
informasi Penginderaan Jauh kepada Pengguna agar dapat
memanfaatkan informasi tersebut.
8. Satelit adalah wahana antariksa yang beredar mengelilingi
bumi berfungsi sebagai sarana Perolehan Data primer
dalam kegiatan Penginderaan Jauh.
9. Stasiun Bumi adalah fasilitas di permukaan bumi untuk
menerima dan merekam data Satelit Penginderaan Jauh
resolusi menengah dan tinggi.
10. Data Penginderaan Jauh adalah informasi tentang objek,
daerah, atau gejala di darat, laut, dan atmosfer serta
antariksa yang diindera melalui Satelit dan/atau wahana
lain.
11. Metadata adalah informasi terstruktur yang
mendeskripsikan, menjelaskan, atau setidaknya
- 3 -
menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan
kembali, digunakan, atau dikelola.
12. Instansi Pemerintah adalah kementerian dan/atau
lembaga pemerintah nonkementerian (termasuk TNI dan
Polri).
13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.
14. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya
disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam
menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian,
dan penerapan, serta invensi dan inovasi,
pen yelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan
keantariksaan yang terintegrasi.
15. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang,
termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau
pemangku kepentingan nonpemerintah lain.
16. Penyedia Data adalah badan usaha di dalam maupun di
luar negeri yang mampu menyediakan Data Penginderaan
Jauh.
17. Pengguna adalah para pihak yang menggunakan data
dan/atau informasi Penginderaan Jauh baik Instansi
Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
18. Organisasi Riset yang selanjutnya disingkat OR adalah
organisasi nonstruktural yang menyelenggarakan teknis
penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan,
serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan
ketenaganukliran, dan/atau penyelenggaraan
keantariksaan.
BAB II
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN SATELIT
Bagian Kesatu
Umum