MIMBAR HUKUM by mimbarbangsa.com
Premium
PORTAL REGULASIPERATURAN OJK

PERATURAN OJK Nomor 2 Tahun 2025

Tentang

Tata Cara Pelaksanaan Pungutan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya

Sedang dibacaPasal 22Pasal 22 dari 31
● Berlaku ◆ Sumber Resmi
PREMIUM RESEARCH ACTIONSSimpan, Teliti & Bagikan
Bookmark PremiumAktifkan fitur simpan
Referensi & KutipanAlat bantu riset — bukan format sitasi resmi lembaga tertentu.
Buka Citation Tools PremiumSalin referensi, sitasi ringkas, dan kutipan teks pilihan.
→
Bagikan
WhatsAppFacebookXTelegram
PREMIUM READING INTELLIGENCE

Smart Legal Summary Pasal

Ringkasan cepat dari data yang sudah tersedia pada halaman ini.

Buka Smart Legal SummaryInti materi, dasar hukum, akibat, langkah praktis, atau pokok putusan diringkas untuk riset lebih cepat.
Buka Premium →
2Nomor
2025Tahun Terbit
31Total Pasal
—Total Dibaca
Naskah BerlakuMetadataStatus & RiwayatSumber Resmi
Cari hanya dalam regulasi ini.
POSISI BACAPasal 22 dari 31
71%
TEKS RESMI

Pasal 22

(1) Dalam hal Wajib Bayar tidak melunasi kewajibannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan sebagai
upaya penyelesaian piutang ma cet sendiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 , Otoritas Jasa Keuangan
menyampaikan surat panggilan yang diantar secara
langsung kepada Wajib Bayar .
(2) Dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung,
surat panggilan dapat disampaikan kepada Pihak
mengguna kan pos dengan bukti pengiriman surat atau
jasa pengiriman lainnya dengan bukti pengiriman ,
paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal surat
pa nggilan dimaksud .
(3) Selain tindakan optimalisasi tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), O toritas Jasa
Keuangan dapat melakukan upaya penagihan dengan
bantuan pihak ketiga dan/atau gugatan pengadilan.
Bagian Ketiga
Penagihan Penerimaan Lainnya

KAMUS HUKUM

Istilah Terkait

Buka Kamus →
GugatanDisebut dalam Pasal 22

tuntutan hak yang diajukan kepada pengadilan oleh pihak yang merasa mempunyai kepentingan hukum untuk memperoleh penyelesaian sengketa melalui…

 IkanDisebut dalam Pasal 22

Ikan adalah istilah dalam hukum perikanan yang menjelaskan ikan, sumber daya ikan, penangkapan, pembudidayaan, usaha, kapal, pelabuhan, wilayah…

 KewajibanDisebut dalam Pasal 22

sesuatu yang menurut hukum, perjanjian, atau hubungan hukum harus dilakukan, diberikan, tidak dilakukan, atau dipenuhi oleh pihak yang…

 PenagihanDisebut dalam Pasal 22

Penagihan adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks layanan perbankan, kredit, atau jasa keuangan digital. Makna, ruang lingkup,…

 PengadilanDisebut dalam Pasal 22

Pengadilan adalah badan atau lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi mengadili dalam lingkungan peradilan yang ditentukan undang-undang.

 Pihak KetigaDisebut dalam Pasal 22

Pihak Ketiga adalah istilah hukum yang digunakan dalam konteks proses beracara dalam perkara perdata. Makna, ruang lingkup, syarat,…

 PiutangDisebut dalam Pasal 22

Piutang adalah hak seseorang atau badan untuk menagih pembayaran atau prestasi dari pihak yang mempunyai kewajiban. Uraian ini…

 Surat PanggilanDisebut dalam Pasal 22

surat resmi dari pejabat atau lembaga berwenang yang meminta seseorang hadir pada waktu dan tempat tertentu untuk keperluan…
SHARE

Bagikan Pasal Ini

WAWhatsApp fFacebook 𝕏X ✈Telegram

REGULASI TERBARU

  1. PERPRES/46/2026 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu
  2. PMK/41/2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
  3. PERPRES/40/2026 tentang Pembentukan Kejaksaan Negeri Pangandaran, Kejaksaan Negeri Kabupaten Serang, Kejaksaan Negeri Tana Tidung, Kejaksaan Negeri Kubu Raya, Kejaksaan Negeri Lima Puluh Kota, Kejaksaan Negeri Raja Ampat, dan Kejaksaan Negeri Pesisir Barat
  4. PERPRES/38/2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional
  5. PERPRES/37/2026 tentang Rencana Induk Ekonomi Kreatif Tahun 2026-2045