PERATURAN OJK Nomor 2 Tahun 2025

(1) Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran,
pengesahan , dan penelaahan atas rencana aksi
korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1) huruf a, wajib dibayar oleh Pihak sebelum
pengajuan perizinan, per setujuan, pendaftaran,
pengesahan , dan penelaahan atas rencana aksi
korporasi disampaikan kepada Otoritas Jasa
Keuangan.
(2) Dalam hal pembayaran seb agaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak disertai dengan penyampaian dokumen
pengajuan perizinan, persetujuan , pen daftaran,
pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi
korporasi secara lengkap dan benar dalam jangka
waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari
kalender sejak tanggal pembayaran, pembayaran
tersebut bersifat final dan tidak dapat dimintakan
kembali.
(3) Dalam hal Wajib Bayar tidak melakukan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan
perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesa han, dan
penelaahan atas rencana aksi korporasi tersebut
dianggap belum diajukan kepada Otoritas Jasa
Keuangan.
(4) Pemba yaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menentukan disetujui atau ditolaknya perizinan,
persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan
penelaahan atas rencana aksi korporasi.
(5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bersifat final dan tidak dapat di mintakan kembali.