PERMEN ESDM Nomor 8 Tahun 2025

(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28
ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali
dengan jangka waktu peringatan paling lama masing -
masing 1 (satu) bulan.
(2) Dalam hal Penyedia Energi , Pengguna Sumber Energi ,
dan /atau Pengguna Energi yang telah mendapat
peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) belum melaksanakan Konservasi Energi melalui
Manajemen Energi, Menteri mengumumkan nama
Penyedia Energi , Pengguna Sumber Energi , dan /atau
Pengguna Energi di media massa.
(3) Dalam hal 1 (satu) bulan setelah pengumuman di media
massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Konservasi
Energi melalui Manajemen Energi tidak dilaksanakan oleh
Penyedia Energi , Pengguna Sumber Energi , dan /atau
Pengguna Energi, Menteri menyampaikan rekomendasi
kepada menteri terkait, gubernur, atau bupati/wali kota
sesuai dengan kewenangannya berupa pencabutan
insentif kepada Penyedia Energi, Pengguna Sumber
Energi , dan /atau Pengguna Energi.
- 13 -
BAB VI
PENERAPAN NILAI EKONOMI KARBON
Pasal 3 0
(1) Penyedia Energi, Pengguna Sumber Energi, dan /atau
Pengguna Energi yang melaksanakan Manajemen Energi
sebagai pelaksanaan aksi mitigasi perubahan iklim dapat
menerima manfaat melalui mekanisme nilai ekonomi
karbon sektor Energi.
(2) Kegiatan M anajemen Energi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat digunakan untuk penerbitan sertifikat
pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 3 1
(1) Menteri melakukan pembinaan pelaksanaan Manajemen
Energi terhadap Penyedia Energi, Pengguna Sumber
Energi, dan/atau Pengguna Energi .
(2) Pembinaan pelaksanaan Manajemen Energi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. peningkatan kesadaran;
b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
c. riset dan inovasi.
(3) Peningkatan kesadaran sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 2 ) huruf a dilakukan melalui bimbingan teknis,
penyebarluasan informasi, dan/atau pemberian
penghargaan.
(4) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) huruf b dilakukan
melalui kegiatan:
a. pelatihan Manajer Energi;
b. pelatihan Auditor Energi;
c. pelatihan Pengukuran d an Verifikasi ( Measurement
and Verification ) Kinerja Energi;
d. pelatihan optimasi sistem dan penguasaan teknologi;
dan/atau
e. fasilitasi sertifikasi Kompetensi di bidang Konservasi
Energi .
(5) Riset dan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 )
huruf c dilaksanakan paling sedikit melalui kegiatan
replikasi penerapan inovasi dan teknologi yang Efisien
Energi.
Pasal 3 2
(1) Menteri melakuka n p engawasan pelaksanaan Manajemen
Energi terhadap Penyedia Energi, Pengguna Sumber
Energi, Pengguna Energi , dan/atau LSP .
(2) P engawasan pelaksanaan Manajemen Energi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. pemenuhan kepatuhan pelaksanaan Manajemen
Energi; dan
b. penerapan sertifikasi Kompetensi terkait
pelaksanaan Manajemen Energi.
- 14 -
Pasal 3 3
(1) Pengawasan pemenuhan kepatuhan pelaksanaan
Manajemen Energi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 2 ayat (2) huruf a dilaksanakan terhadap Penyedia
Energi, Pengguna Sumber Energi , dan /atau Pengguna
Energi yang wajib melaksanakan Manajemen Energi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) .
(2) Pengawasan pemenuhan kepatuhan pelaksanaan
Manajemen Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pengawasan terhadap:
a. pelaksanaan rencana Konservasi Energi dan Efisiensi
Energi;
b. Kinerja Energi secara berkelanjutan ; dan
c. laporan pelaksanaan Manajemen Energi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) dilaksanakan berdasarkan laporan
menteri/pimpinan lembaga terkait dan gubenur kepada
Menteri.
Pasal 3 4
(1) Pengawasan penerapan sertifikasi Kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b
dilakukan terhadap LSP yang memiliki lisensi penerbitan
S ertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 21 .
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. kesesuaian ruang lingkup LSP dengan pelaksanaan
sertifikasi Kompetensi;
b. kesesuaian asesor Kompetensi LSP untuk
melaksanakan uji Kompetensi; dan
c. kepatuhan pelaporan hasil pelaksanaan sertifikasi
Kompetensi.
(3) Menteri memberikan :
a. peringatan tertulis;
b. pencabutan dari daftar LSP ruang lingkup Konservasi
Energi pada sistem pendaftaran secara elektronik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ; dan
c. rekomendasi kepada Badan Nasional Sertifikasi
Profesi untuk melakukan pengurangan ruang
lingkup lisensi yang telah diberikan ,
terhadap LSP yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) .
Pasal 3 5
(1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 4
ayat ( 3 ) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali
dengan jangka waktu peringatan paling lama masing -
masing 1 (satu) bulan.
- 15 -
(2) D alam hal LSP yang telah mendapat peringatan tertulis
ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 4 ayat (2) , Menteri mencabut nama LSP dari daftar
LSP ruang lingkup Konservasi Energi pada sistem
pendaftaran secara elektronik .
(3) Dalam hal 1 (satu) bulan setelah pencabutan nama LSP
dari daftar LSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LSP
belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 4 ayat (2), Menteri menyampaikan
rekomendasi kepada Badan Nasional Sertifikasi Profesi
untuk melakukan pengurangan ruang lingkup lisensi yang
telah diberikan.
Pasal 3 6
(1) Pembinaan dan p engawasan pelaksanaan Manajemen
Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan