PERATURAN OJK Nomor 4 Tahun 2025

(1) PAJK yang melakukan:
a. perubahan susunan anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan
laporan perubahan disertai dengan dokumen
pendukung perubahan susunan dimaksud; atau
b. penggantian atau penambahan anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris, calon anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris wajib
memenuhi ketentuan penilaian kemampuan dan
kepatutan sesuai dengan Pasal 13.
(2) Selain memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan ini, calon anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang - undangan.
(3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atau
penolakan atas pengajuan calon anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 20 (dua
puluh) hari kerja setelah dokumen permohonan
diterima secara l engkap.
(4) Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) berlaku paling lambat 60 (enam
puluh) hari kerja sejak tanggal persetujuan Otoritas
Jasa Keuangan.
(5) Dalam kurun waktu 60 (enam puluh) hari kerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), PAJK wajib:
a. melakukan rapat umum pemegang saham untuk
mengangkat anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa
Keuangan; dan
b. menyampaikan laporan pengangkatan Direksi
dan/atau Dewan Komisaris sebagaimana
dimaksud dalam huruf a setelah mendapatkan
- 19 -
surat penerimaan pemberitahuan dari instansi
yang berwenang.
(6) Dalam hal PAJK melakukan rapat umum pemegang
saham terlebih dahulu, PAJK harus:
a. mencantumkan pernyataan dalam risalah rapat
umum pemegang saham bahwa tanggal efektif
pengangkatan anggota Direksi dan/atau Dewan
Komisaris adalah sejak tanggal persetujuan
Otoritas Jasa Keuangan; dan
b. memastikan kewajiban pelaporan kepada instansi
yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang - undangan.
(7) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) tidak dipenuhi oleh PAJK, persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan dinyatakan tidak berlaku.
(8) Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris yang akan berhenti dan/atau
mengundurkan diri, PAJK wajib memastikan
persyaratan jumlah anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(1) tetap terpen uhi.
(9) Calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris yang belum memperoleh persetujuan dari
Otoritas Jasa Keuangan dilarang menjalankan tugas
dan fungsi sebagai anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris, walaupun telah memperoleh
persetujuan dari rapat umum pemegang saham.
(10) Pemberhentian dan/atau pengunduran diri anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang
disebabkan karena adanya penggantian anggota
Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib
dilaporkan secara tertulis oleh PAJK kepada Otoritas
Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak
tanggal efektif pemberhentian dan/atau pengunduran
diri.